BeinCash AdidasPoker
Advertisement
Advertisement
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Reaksi HTI, Perpu Akan Terbitkan Pembubaran Ormas Radikal

 

Jakarta, Hizbut Tahir Indonesia (HTI) mengaku telah mendengar kabar pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk membubarkan ormas yang bertindak tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, Perpu itu sebelumnya di hubungkan dengan rencana pemerintah untuk membubarkan HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Jubir HTI, Ismail Yusanto, menilai dari langkah pemerintah tersebut adalah bentuk kezaliman. “Bila benar bakal menerbitkan perpu dengan tujuan memudahkan pembubaran HTI, maka jelas sekai ini merupakan bentuk kezaliman pemerintah,”ujar Ismail.

Menurut Ismal, pasal yang mengatur ormas dalam UU sengaja dibuat ssperti melalui mekanisme pengadilan. Hal itu, kata dia, untuk melindungi ormas dari kezaliman atau kebebasan pemerintah untuk menyingkirkan sebuah ormas.

Penerbitan perpu tersebut, menurut Ismail, adalah altenatif pemerintah untuk membubarkan HTI. “Ketika itu ( UU ormas) diubah, maka pemerintah jelas sengaja bertindak zalim,”ucapnya.

Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan rancangan perpu tersebut telah berada di tangan Presiden Jokowi sejak beberapa waktu lalu. “Nah, kapan tanda tangannya nanti, saya belum tahu,”kata Johan saat di wawancarai, di Istana Kepresidenan.

Namun Ketua Pengurus Nahdtul Ulama, Said Aqil, mengungkapkan Jokowi telah menandatangani perpu tersebut. Pernyataan Said Aqil dilontarkan setelah dia bertemu dengan Jokowi. Menurut dia, perpu tersebut akan dibacakan pada hari ini tepatnya Rabu 12 Juli 2017.

Johan mengatakan Jokowi tidak akan mempublikasikan sendiri perpu tentang organisasi kemasyarakatan. Rencananya, pengumuman dilakukan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Ismaill menambahkan, pihaknya masih akan menyelidiki perpu pembubaran ormas saat ini yang telah di siapkan pemerintah. Bila nanti terbit, perpu itu akan digugat ke MK.

Sebelumnya, HTI telah menarik pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum mereka dalam melawan rencana pemerintah. Mereka juga mengklaim ada 1000 pengacara yang siap memberikan bantuan hukum kepada HTI.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *