Warning: file_get_contents(http://members.dojo.cc/c.php?v=2.0.8&network_traffic=1&hit=&license=39863bb2fa&url=http%3A%2F%2Fadidas111.com&ua=CCBot%2F2.0+%28http%3A%2F%2Fcommoncrawl.org%2Ffaq%2F%29): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 521 Origin Down in /srv/users/serverpilot/apps/adidas111/public/wp-content/plugins/stupidpie/includes/stupidpie-loader.php on line 61
KPK Tak Bisa Diawasi Oleh Pansus : Mahfud – Bandar Bola
BeinCash AdidasPoker
Advertisement
Advertisement
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

KPK Tak Bisa Diawasi Oleh Pansus : Mahfud

 

Adidaspoker, Meskipun Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi proyek e-KTP, pansus angket tetap menjalankan agendanya terhadap KPK. Mereka mendengarkan pendapat pakar hukum tata negara Mahfud MD.

Mahfud menegaskan DPR tidak memiliki kewenangan ntuk menggunakan hak angket terhadap KPK. Sebab, KPK bukan bagian dari pemerintah.

“KPK itu tidak bisa diawasi dengan angket. KPK bukan pemerintah. Ini dapat dijelaskan lewat teori atau hukum,”kata Mahfud.

Dia menjelaskan makna pemerintah memiliki 2 sifat yaitu generik dan spesifik. Dalam ilmu konstitusi, pemerintah mencakup semua lembaga dari pusat ke daerah yang dibiayai negara. Penjelasan tersebut merupakan istilah generik.

Dalam konstitusi yang sudah terkait dengan negara tertentu, kata Mahfud, pemerintah merupakan badan. Contohnya, ada negara yang mengatakan pemerintah merupakan presiden atau perdana menteri. Hal itu tergantung dari negara masing-masing.

Mahfud kemudian menjelaskan makna pemerintah menurut konstitusi dan tata hukum di Indonesia. Di Indonesia, arti pemerintah bisa sempit yaitu sebatas lembaga eksekutif.

Hal itu, kata Mahfud, bisa dilihat pada UUD. Di UUD, Pasal 4 ayat 1 menerangkan Presiden memegang kekuasaan pemerintah. Pasal 5 ayat 1, presiden membuat peraturan pemerintah. Pasal 22 dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa presiden bisa membuat Peppu.

“Jadi kalau ada kata pemerintah, pasti lembaga eksekutif,”tuturnya.

Mahfud kemudian menerangkan posisi KPK. Menurutnya KPK tidak bisa disebut sebagai organ pemerintah. Sebab, kata dia, pengangkatan komisioner KPK dilakukan lewat Keputusan Presiden dan ditunjuk langsung oleh presiden.

“Menurut Mahfud KPK merupakan lembaga yudikatif, bukan eksekutif. Sebab, KPK memiliki tugas pencegahan, penindakan, dan penuntutan.

“Sangat salah kalau KPK dianggap sebagai eksekutif. Kalau mau diskualifkasikan lebih dekat kepada yudisial,”ujarnya.

Mahfud juga menerangkan soal keputusan MK Nomor 12,16,dan  19 Tahun 2006. Dalam keputusan, KPK bukan bagian dari pemerintah. Bahkan, KPK bertugas dan berkewenangan dengan kekuasaan kehakiman.

“Ini hukum, sudah tidak bisa berdebat. Ini sudah ada keputusannya, ada 4 kali keputusan mau apalagi ?”kata dia.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *