DPR Meminta Kepada Pemerintah Berkonsultasi ke MK Soal Presidential Threshold

“Kami berharap pemerintah juga melakukan rapa dengan MK untuk meminta pendapatnya atau masukan karena yang memutuskan pemilu serentak itu dari MK”.

Menurut Taufik, konsultasi itu diperlukan karena berdasarkan perkembangan terakhir, sejumlah fraksi yang memilih presidential threshold 0% karena itu merupakan konsekuensi dari keputusan MK di mana pileg dan pilpres serentak.

Sementara fraksi yang mengusulkan 10-15% beralasan itu merupakan titik tengah antara 0% dan 20%. Sedangkan pemerintah , tetap bersikeras pada 20% dengan mengarah pada hasil pemilu sebelumnya.

“Kalau hanya berpikir disitu terus maka harus ada pandangan baru dari pihak yang dulu memberikan keputusan pemilu secara serentak dalam hal ini MK,”usulnya.

Wakil Ketua Umum DPP PAN itu khawatir, jika pemerintah tetap bersihkukuh pada threshold 20% di DPR juga tebelah pandangannya, maka pembahasan RUU pemilu ini tidak akan bisa menemukan titik temu. Sementara, masih ada persoalan genting lain yang harus diputuskan.

“Empat poin lain menjadi salah satu bagian kesempurnaan revisi UU Pemilu,”tutupnya.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *