KPK Tak Bisa Diawasi Oleh Pansus : Mahfud

Dalam konstitusi yang sudah terkait dengan negara tertentu, kata Mahfud, pemerintah merupakan badan. Contohnya, ada negara yang mengatakan pemerintah merupakan presiden atau perdana menteri. Hal itu tergantung dari negara masing-masing.

Mahfud kemudian menjelaskan makna pemerintah menurut konstitusi dan tata hukum di Indonesia. Di Indonesia, arti pemerintah bisa sempit yaitu sebatas lembaga eksekutif.

Hal itu, kata Mahfud, bisa dilihat pada UUD. Di UUD, Pasal 4 ayat 1 menerangkan Presiden memegang kekuasaan pemerintah. Pasal 5 ayat 1, presiden membuat peraturan pemerintah. Pasal 22 dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa presiden bisa membuat Peppu.

“Jadi kalau ada kata pemerintah, pasti lembaga eksekutif,”tuturnya.

Mahfud kemudian menerangkan posisi KPK. Menurutnya KPK tidak bisa disebut sebagai organ pemerintah. Sebab, kata dia, pengangkatan komisioner KPK dilakukan lewat Keputusan Presiden dan ditunjuk langsung oleh presiden.

“Menurut Mahfud KPK merupakan lembaga yudikatif, bukan eksekutif. Sebab, KPK memiliki tugas pencegahan, penindakan, dan penuntutan.

“Sangat salah kalau KPK dianggap sebagai eksekutif. Kalau mau diskualifkasikan lebih dekat kepada yudisial,”ujarnya.

Mahfud juga menerangkan soal keputusan MK Nomor 12,16,dan  19 Tahun 2006. Dalam keputusan, KPK bukan bagian dari pemerintah. Bahkan, KPK bertugas dan berkewenangan dengan kekuasaan kehakiman.

“Ini hukum, sudah tidak bisa berdebat. Ini sudah ada keputusannya, ada 4 kali keputusan mau apalagi ?”kata dia.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *